wajahborneo.com, Palangka Raya — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus program dari yang bersifat administratif menjadi program langsung menyentuk kebutuhan masyarakat.
Itu dilakukan guna memperkuat ketahanan ekonomi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalteng.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, Rabu, 7 Januari 2026 mengatakan, saat ini para pelaku usaha kecil membutuhkan perhatian dan kehadiran nyata dari jajaran pemerintah secara konsisten. Mengingat sektor tersebut menjadi tumpuan utama penghidupan banyak keluarga, skema intervensi yang diberikan oleh pemerintah daerah pun wajib diubah.
“Pelaku UMKM ini bekerja dari pagi sampai malam demi menghidupi keluarganya. Bantuan yang tepat sasaran akan sangat berarti bagi keberlangsungan usaha mereka,” katanya.
DPRD Kalteng mencatat sejumlah bantuan stimulan yang tepat guna terbukti berhasil mendorong kapasitas produksi para pelaku usaha di lapangan. Penyaluran alat pendukung kerja, seperti perangkat produksi berskala rumah tangga dan mesin jahit untuk sektor konveksi, memberikan dampak positif yang signifikan.
Legislatif juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah yang dinilai tanggap dan akomodatif dalam menyerap berbagai keluhan serta kebutuhan dari para pedagang dan pengrajin kecil.
Meski demikian, Nafsiah mengingatkan, jika penguatan ekosistem usaha mikro ini tidak akan berumur panjang jika instansi terkait masih bekerja secara sektoral tanpa adanya keterpaduan.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kalteng mendorong adanya pergeseran paradigma, dari yang sebelumnya hanya memberikan bantuan lepas (hibah sekali selesai) menjadi program pembinaan yang terintegrasi jangka panjang.
“Perlu sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar pelaku UMKM mendapat pendampingan yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada pemberian bantuan saja,” paparnya. (din/red2)
