Anggaran 2026 Dipangkas, DPRD Kalteng Minta Pemprov Retas Strategi Baru

wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta menyiapkan langkah taktis menghadapi pengelolaan anggaran 2026 yang diproyeksikan lebih kecil akibat pemangkasan dana transfer dari pusat.

Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, usai rapat paripurna, Selasa, 14 Oktober 2025.

Ansyari mengungkapkan, proyeksi APBD 2026 yang semula disampaikan melalui KUA-PPAS mencapai lebih dari Rp 7,1 triliun. Namun, setelah adanya keputusan pemerintah pusat, nilai tersebut turun sekitar Rp 2 triliun.

“Penurunan ini tentu menuntut strategi baru. Fraksi-fraksi juga menekankan perlunya penajaman penggunaan anggaran,” katanya.

Dia menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi memakai pola lama dalam mengatur belanja daerah. Dengan dana yang lebih ramping, kata Ansyari, identifikasi prioritas harus menjadi pijakan utama.

“Efektivitas itu kunci. Kita mau anggaran kecil tetapi tetap mengenai sasaran,” ujarnya.

DPRD Kalteng juga mengingatkan agar pemprov mengamankan sektor-sektor vital, terutama pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini disebut sebagai fondasi pelayanan publik yang tak boleh terseret pemotongan. Selain itu, sektor yang dapat mendorong pendapatan daerah juga harus diperhitungkan ulang.

Politikus Gerindra itu menambahkan bahwa konsekuensi pemangkasan pasti terasa pada sejumlah kegiatan. Ada kegiatan yang bakal disederhanakan, ada pula yang ditunda.

“Tidak semua bisa dijalankan. Kegiatan yang penting diprioritaskan, sementara yang kurang relevan—termasuk perjalanan dinas—harus dikurangi,” ucapnya.

Pemda harus berani melakukan pengurangan pada program-program yang tidak memberi dampak besar bagi masyarakat.

Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi tahun ujian bagi tata kelola anggaran daerah. Dengan ruang fiskal yang mengecil, pemprov tetap dituntut menjaga ritme pembangunan agar tidak terjadi stagnasi.

“Meski anggaran terbatas, target pembangunan tidak boleh ikut menyusut. Itu yang harus dijaga,” katanya.

DPRD berharap pemerintah tidak hanya melakukan penyesuaian, tetapi juga memperkuat inovasi dalam merancang pembiayaan alternatif dan efisiensi internal. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan meski anggaran tidak lagi selapang sebelumnya. (din/red2)