wajahb👁️rneo.com, Seruyan – Mewakili Pj Bupati Seruyan Djainuddin Noor, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bahrun Abbas menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2024 di Aurila Hotel Palangka Raya, Selasa, 3 Desember 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Provinsi Kalteng pada tahun 2024 mencapai 5,17 persen, atau sekitar 145.630 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan 0,06 poin dibandingkan dengan 2023 yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Sementara itu, garis kemiskinan di Provinsi Kalteng tercatat sebesar RP 623.954 per kapita per bulan, lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang sebesar RP 582.932 per kapita per bulan.
Meski mengalami kenaikan, angka kemiskinan Provinsi Kalteng masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 9,03 persen, dan Kalteng tetap berada di posisi kelima provinsi dengan angka kemiskinan terkecil di Indonesia.
Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah terkhusus Kabupaten Seruyan, menjadi komitmen pemerintah daerah. Beragam program pemerintah dikerahkan untuk pengentasan kemiskinan. Seiring dengan itu, data masyarakat miskin juga harus akurat, sehingga arah kebijakan pemerintah jelas dan terukur.
Dalam kesempatan kegiatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Bahrun Abbas menerima penghargaan terbaik II Kabupaten Seruyan sebagai daerah tertinggi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalteng tahun 2024.
“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan membanggakan untuk daerah kita, karena telah berhasil melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seruyan,” katanya.
Abbas menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di daerah maupun melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bahwa terkait data kemiskinan dan apapun itu maka yang penting adalah validasi data, kemiskinan ekstream didefinisikan sebagai mereka yang hidup dibawah Rp11.571,21 perkapita perhari atau Rp351.957,40 perkapita perbulan.
Abbas melanjutkan, upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti halnya di Kabupaten Seruyan sendiri.
“Masalah kemiskinan ini sendiri merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah maupun para perusahaan-perusahaan yang ruang lingkup kerjanya berdomisili di Kabupaten Seruyan,” tuturnya. (*/red3)
