Bupati Seruyan Hadiri Pertemuan Pengendalian Inflasi dengan Presiden RI

BUPATI SERUYAN Kalimantan Tengah, Yulhaidir didampingi Kabag Prokom Agus Supriyadi, Plt Kepala DMPD Taufikurahman, Plt Kadiskominfo Reson Rusdianto, menghadiri undangan pertemuan dalam rangka pengarahan Presiden RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 3 Oktober 2022. Foto/Ist

WAJAHBORNEO.com, Seruyan – Bupati Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng) Yulhaidir menghadiri undangan pertemuan dalam rangka pengarahan Presiden RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 3 Oktober 2022.

“Topik pertemuan tersebut membahas, pengendalian Inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan indonesia, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ektrim,” kata Bupati Seruyan, Yulhaidir, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Yulhaidir mengatakan, hadir juga dalam pertemuan tersebut seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Jakarta Convention Center. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah terus meningkatkan penggunaan anggaran belanja untuk membeli produk dalam negeri.

Yulhaidir menambahkan, Presiden Joko Widodo berpesan dalam situasi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari bea cukai, dari PNBP, dari dividen BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah tidak dibelanjakan untuk membeli barang-barang impor.

Diinstruksikan untuk memberdayakan produk-produk dalam negeri, produk UMKM, produk koperasi.

Sejalan dengan hal itu, produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi terus didorong agar masuk ke dalam e-katalog.

Selain itu, katanya dalam penanganan pandemi Covid-19, harus bersama-sama, kompak dari pusat sampai daerah.

Kemudian, seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi saya minta untuk bersatu dalam menangani inflasi yang saat ini jadi momok setiap negara.

“Yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus kemaren,” terangnya.

Terakhir, Presiden Jokowi berpesan, agar para kepala daerah tidak usah ragu dalam menggunakan biaya tak terduga dan dana transfer umum karena regulasinya sudah ada. Peraturan Menteri Keuangan, SE (surat edaran) Mendagri, sudah ada.

“Itu juga sudah sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK.” paparnya.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

copyright@wajahborneo.com

error: Content is protected !!
Exit mobile version