wajahborneo.com, Palangka Raya — Membedah serta mencermati komponen belanja daerah secara mendalam demi memastikan alokasi fiskal yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin, 10 Agustus 2026.
Rapat yang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, yang mewakili Pemprov, didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Suyuti Syamsul, beserta Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri.
Dalam arahannya saat membuka forum, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong mengatakan, pencermatan terhadap sisi belanja ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan pendapatan daerah yang sebelumnya telah dituntaskan bersama.
Arton yang juga Ketua Banggar DPRD Kalteng ini mewanti-wanti agar seluruh anggota legislatif dan perangkat daerah meneliti setiap alokasi pos anggaran agar benar-benar memiliki dasar hukum serta urgensi yang jelas.
“Beberapa hari yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” katanya.
Arton menilai sejumlah komponen utama yang menjadi sorotan Banggar meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta berbagai komponen belanja strategis lainnya.
“Kami meminta kepada TAPD untuk menyerahkan data pendukung yang komprehensif, termasuk rincian jumlah formasi pegawai serta transparansi alokasi barang dan jasa guna menghindari ketidakselarasan antara perencanaan dan realisasi,” katanya.
Di tempat yang sama, Sekda, Linae Victoria Aden menyambut baik masukan dan koreksi konstruktif yang disampaikan oleh jajaran Banggar DPRD Kalteng.
Melalui forum ini, masing-masing satuan perangkat kerja perangkat daerah (SKPD) diberikan ruang untuk memaparkan target kinerja, program prioritas, serta rincian kebutuhan riil anggaran di lapangan.
Pembahasan yang berlangsung dinamis ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan optimal demi akselerasi pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pelayanan publik, serta menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah tantangan anggaran yang ada. (din/red2)
