wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus bersama elemen masyarakat Kalimantan Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 1 September 2025.
Aksi ini berlangsung kondusif dengan seruan agar pemerintah pusat menegakkan kembali dan menindaklanjuti berbagai tuntutan rakyat yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menerima langsung aspirasi massa di depan gedung dewan. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“Kami menghargai langkah mahasiswa yang datang dengan cara damai dan santun. Semua aspirasi ini akan kami teruskan, karena ini suara rakyat yang harus didengar,” katanya.
“Mahasiswa bukan identik dengan rusuh, begitu juga dengan masyarakat. Mereka punya sopan santun, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga ketenteraman serta keamanan daerah,” ujarnya.
“Kami tidak hanya sekadar berjanji, tetapi akan meneruskan aspirasi ini kepada Mendagri dan Sekretariat DPR RI,” jelasnya.
Berikut Tujuh Tuntutan Aliansi Cipayung Plus;
- Mendesak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dari jabatannya.
- Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
- Mendesak DPR RI membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
- Mendesak DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah menghentikan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan menolak kebijakan yang merugikan buruh, tani, serta pelaku UMKM.
- Mendesak DPRD Kalteng membatalkan rencana kenaikan gaji anggota dewan di tingkat daerah.
- Mendesak DPRD Kalteng lebih aktif turun ke lapangan menangani konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah.
- Mendesak DPRD Kalteng mengevaluasi sistem perpajakan daerah seperti PBB, NJOP, dan BPJS yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Aksi yang digelar tetap berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Salah satu koordinator aksi menyebut, tuntutan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalteng yang masih banyak menghadapi kesenjangan. (din/red2)
