DPRD Kalteng Dorong Kebijakan Adaptif dan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Global

Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong. Foto/Ist

wajahborneo.com, Palangka Raya — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, Senin, 5 Januari 2026, berkomitmen untuk terus memperkuat arah pembangunan daerah yang adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurut Arton, dinamika yang dihadapi DPRD sepanjang Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 tidak menghalangi capaian strategis. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kalimantan Tengah katanya, memiliki posisi penting sebagai bagian dari ekoregion Kalimantan sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kebijakan yang responsif, khususnya dalam menghadapi isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

“Kalteng memiliki kawasan gambut yang sangat luas dan berperan sebagai penyerap karbon dunia. Ini harus dijaga dengan tata kelola yang ketat, termasuk penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan ekonomi hijau,” ujarnya.

Di sisi lain, Arton menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menghadapi era industri modern.

Dalam bidang legislasi, DPRD Kalteng saat ini tengah menggenjot pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

Hingga akhir 2025, sejumlah Raperda telah menunjukkan progres signifikan, mulai dari tahap persetujuan hingga pembahasan lanjutan. Capaian ini dinilai sebagai indikator arah pembangunan yang semakin menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Arton mengajak seluruh anggota DPRD untuk memperkuat kerja kolektif dan memperdalam kajian berbasis ilmiah dalam merumuskan kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Namun dengan sinergi, transparansi, dan integritas, kita bisa menghadirkan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

copyright@wajahborneo.com

error: Content is protected !!
Share via
Copy link