wajahborneo.com, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong arah pembangunan daerah pada 2026 tidak lagi bersifat umum, melainkan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat hingga ke wilayah pedalaman.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, Kamis, 8 Januari 2026, yang menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang efektif di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut dia, masyarakat saat ini tidak hanya menunggu program, tetapi juga bukti nyata dari kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses pembangunan secara merata.
“Langkah konkret dan terobosan dari gubernur sangat dinantikan, terutama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sirajul menambahkan, sektor infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diprioritaskan, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan di berbagai wilayah.
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dinilai memiliki dampak luas, mulai dari memperlancar konektivitas antarwilayah hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan sejumlah proyek strategis, seperti penyelesaian Jembatan Bukit Rawi dan pembangunan jembatan penghubung antarwilayah yang digadang-gadang menjadi salah satu yang terpanjang di Kalimantan Tengah.
Di sisi perencanaan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Sirajul menjelaskan, RKPD tersebut disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. (din/red2)
