wajahborneo.com, Palangka Raya — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph, mendorong pemerintah daerah memperbanyak program pelatihan dan kursus keterampilan bagi masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek yang bisa segera dirasakan manfaatnya di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini.
Menurut Yetro, Selasa, 7 Juli 2026 keterampilan tambahan hasil pelatihan dapat menjadi bekal bagi warga untuk membuka peluang usaha atau mencari sumber penghasilan baru, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada program pemerintah yang sifatnya terbatas.
“Berbagai bentuk kursus atau pelatihan keterampilan bisa difasilitasi agar masyarakat memiliki kemampuan tambahan untuk menunjang kebutuhan ekonomi,” ujarnya.
Yetro mengakui, kondisi anggaran tahun ini membuat sejumlah program pembangunan belum bisa berjalan maksimal. Karena itu, pelatihan keterampilan dipandang sebagai jalan keluar yang realistis untuk membantu warga bertahan sembari menunggu program yang lebih besar terealisasi pada tahun-tahun berikutnya.
“Mereka bisa mandiri dulu untuk sementara. Karena kami ini kan sifatnya tahun ini saja, kita belum bicara tahun depan, 2027. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti ini lagi,” katanya.
Di luar isu pemberdayaan ekonomi, Yetro yang duduk di komisi bidang pembangunan dan infrastruktur menegaskan fokus kerja pengawasannya tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komisi. Ia menyebut pengawasan terhadap dinas teknis seperti Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Permukiman (Pertim) akan terus diperkuat agar setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Fokus kita untuk pengawasan dan pendampingan akan diarahkan pada instansi teknis seperti PU, Pertim, serta dinas-dinas terkait yang menjadi mitra kerja komisi,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pengawasan yang dilakukan pihaknya bukan bertujuan mencari-cari kesalahan instansi terkait, melainkan memastikan setiap kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah, katanya, menjadi kunci agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Perbaikan infrastruktur tetap menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang, sekaligus melengkapi upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang tengah didorongnya saat ini.” paparnya. (din/red2)
