Asdy Narang Dukung Penutupan Jalan Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun dari Truk Tambang

wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya – Dukungan terhadap kebijakan tegas Gubernur Kalimantan Tengah untuk menutup akses Jalan Bukit Liti–Bawan–Kuala Kurun bagi truk tambang dan perkebunan bermuatan berat di atas 8 ton, kembali disuarakan. Kali ini datang dari anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat untuk melindungi hak masyarakat atas infrastruktur publik.

“Jalan ini harus benar-benar menjadi akses umum bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan perusahaan tambang,” tegas Asdy saat ditemui, Senin, 3 Februari 2025.

Menurutnya, selama ini jalan tersebut kerap disalahgunakan oleh kendaraan berat milik perusahaan tambang, kayu, dan CPO, yang menyebabkan kerusakan parah dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Kerusakan jalan dan tingginya risiko kecelakaan sudah sering dikeluhkan warga. Kami di DPRD sepenuhnya mendukung kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat,” ujarnya.

Jalan Bukit Liti–Bawan–Kuala Kurun sejatinya dibangun untuk menunjang aktivitas warga dan memperlancar arus barang serta jasa antardaerah. Namun dalam praktiknya, jalan ini justru menjadi jalur utama truk-truk tambang dengan tonase besar, jauh melebihi kapasitas jalan yang ada.

“Kalau dibiarkan terus-menerus, kerusakan akan semakin parah, dan rakyat yang jadi korban,” ujarnya.

Gubernur sebelumnya telah menegaskan bahwa perusahaan tambang dan perkebunan harus menggunakan jalur alternatif yang sudah disiapkan, bukan mengambil alih jalan umum. Menurutnya, langkah ini juga sebagai upaya jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur dan keselamatan masyarakat.

“Jalan umum bukan untuk segelintir pihak. Ini milik rakyat, dan harus dijaga fungsinya,” katanya.

Ia juga meminta agar pengawasan terhadap kebijakan ini diperketat, serta perbaikan jalan dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah.

Asdy Narang menyebut dukungan DPRD akan memperkuat realisasi kebijakan tersebut, sekaligus menjadi momentum awal untuk penataan ulang sistem transportasi dan distribusi industri di Kalteng.

“Kami mendorong agar penutupan jalan ini segera dilaksanakan secara tegas, demi menciptakan keadilan infrastruktur. Masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” jelasnya. (din/red2)