wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang realistis. Ha itu penting agar program pembangunan yang dijalankan tidak sekadar ambisius, tetapi benar-benar bisa direalisasikan sesuai kemampuan daerah.
Penyusunan APBD 2026 juga memperlihatkan sinergi kuat antara kebijakan daerah dan arah pembangunan nasional. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas pemerintah pusat diyakini akan mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Demikian pernyataan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui juru bicaranya, Armada, dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa, 14 Oktober 2025, mengapresiasi atas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang dinilai semakin matang dan berpijak pada prinsip tata kelola keuangan yang baik, terukur, serta akuntabel.
“Fraksi PAN melihat bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 sudah lebih rasional dan fokus pada prioritas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, langkah rasionalisasi belanja yang belum prioritas serta pemenuhan belanja wajib menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal yang tersedia. Pendekatan ini dinilai selaras dengan semangat efisiensi dan efektivitas yang terus di-gaungkan DPRD.
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Fraksi PAN berharap koordinasi ini terus dijaga agar setiap kebijakan mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
“Bahwa pengawasan harus diperkuat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil sesuai target dan kebutuhan rakyat,” katanya.
Tak hanya pada aspek keuangan, Fraksi PAN turut mendorong agar pemerintah daerah memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan industri berbasis sumber daya lokal. Menurutnya, penguatan ekonomi rakyat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menekan ketimpangan antarwilayah.
“Dengan APBD yang disusun secara cermat dan terarah, kami optimistis Kalimantan Tengah bisa tumbuh lebih mandiri serta berdaya saing di berbagai sektor,” paparnya. (din/red2)
