wajahborneo.com, Palangka Raya – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng untuk merombak strategi pembangunan infrastruktur di tengah minimnya ruang fiskal daerah. Legislatif mendesak agar dinas terkait tidak lagi meratakan anggaran untuk seluruh proyek, melainkan lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menuntut adanya keberanian dari birokrasi untuk membuat keputusan yang efisien. Menurutnya, pembangunan yang dijalankan harus memiliki urgensi tinggi bagi masyarakat.
“Prioritas itu bukan hanya berdasarkan keinginan semata, tapi bagaimana prioritas itu yang berdampak langsung kepada masyarakat dulu, kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Yetro di Palangka Raya, Senin, 13 Juli 2026.
Fokus pada Dampak Ekonomi
Yetro menekankan, di tengah keterbatasan ini, pembangunan infrastruktur tidak boleh sekadar untuk proyek estetika kota atau memenuhi kepentingan individual. Setiap kebijakan harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan mendasar warga.
DPRD mengingatkan bahwa kendala anggaran bukanlah alasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan. Sebaliknya, dinas terkait diminta lebih tajam dalam memetakan program mana yang bersifat vital dan harus didahulukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kalteng belum memberikan tanggapan resmi mengenai langkah taktis yang akan diambil menyusul desakan dari legislator tersebut. Namun, isu perbaikan jalan dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah pelosok Kalteng memang menjadi sorotan utama dalam agenda pembahasan anggaran tahun ini. (din/red2)
