wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bisa memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pelaksanaan program pembangunan hingga pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Hero Harapanno Mandouw, Rabu, 22 Oktober 2025 menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas TKD akan berdampak signifikan terhadap jalannya pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Dampaknya pasti terasa, baik terhadap jalannya pembangunan maupun hak-hak pegawai pemerintah di daerah. Semua akan terkena imbasnya,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berbenah.
“Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk agar kita semua bisa bekerja lebih terukur, lebih efisien, dan lebih baik ke depan,” kata Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Hero Harapanno Mandouw.
Hero menjelaskan, pemangkasan dana transfer itu bersifat nasional dan tidak hanya berlaku bagi Kalimantan Tengah. “Kebijakan ini menyeluruh untuk seluruh daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Jadi, bukan hanya Kalteng yang merasakannya,” tutur Hero.
Hero menilai, tantangan akibat pengurangan TKD harus dijawab dengan inovasi kebijakan serta langkah-langkah efisiensi yang tepat sasaran. Pemerintah daerah, katanya, perlu mencari alternatif pembiayaan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan investasi produktif.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat. Daerah harus kreatif menggali potensi yang ada tanpa mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya.
Hero berharap pemangkasan TKD tidak menjadi alasan melambatnya kinerja pembangunan. Sebaliknya, situasi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola keuangan dan manajemen pemerintahan daerah yang lebih efisien. (din/red2)
