wajahborneo.com, Palangka Raya — Menanggapi setiap aduan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemerintah Provinsi Kalteng sudah mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan mengedepankan transparansi dan akurasi data penerima melalui kanal resmi yang disiapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengungkapkan laman humabetang.id sudah difungsikan sebagai media verifikasi dan validasi data. Masyarakat dapat mengajukan usulan maupun pengaduan calon penerima bantuan secara daring. Hingga Rabu, 25 Februari 2026 tercatat sekitar 30 ribu aduan masyarakat masuk ke sistem.
“Melalui kanal ini silakan adukan. setiap keluhan yang anda alami, perhari ini sudah masuk 30.000 aduan masyarakatm Tentunya ini memudah kami melalui validasi dan pemuktahiran data ke depan,” ujar Rangga Lesmana, usai menghadiri Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu, 25 Februari 2026.
Dia menjelaskan, dalam mekanisme pengaduan masyarakat diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto kondisi rumah, serta keterangan kondisi ekonomi. Langkah ini diambil memastikan data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil calon penerima.
Ditambahkan Rangga, untuk warga yang sebelumnya sudah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masyarakat tetap dapat berpeluang untuk terdaftar. Namun, Pemprov Kalteng mengedepankan asas pemerataan.
“Prioritas utama ialah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak masyarakat Kalteng yang harus kita bantu agar terjadi pemerataan,” katanya.
Pemprov Kalteng menyadari tantangan geografis dan keterbatasan akses digital di berbagai wilayah. Untuk itu, verifikasi tidak hanya mengandalkan sistem daring. Yang mana Sebanyak 1.432 relawan sudah diterjunkan ke desa dan kelurahan melakukan verifikasi lapangan.
Rangga menekan, jumlah calon penerima terbanyak sementara berasal dari daerah dengan populasi besar seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Data ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setiap triwulan akan kita update. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Gubernur Kalteng memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. (din/red2)
