wajahborneo.com, Seruyan — Ratusan hektar lahan PT Borneo Ikhsan Sejahtera (PT BIS) di Desa Tanjung Rangas dan Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan diduga terbakar masif.
Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat hotspot di-area konsesi teridentifikasi mencakup sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH, PT BIS sepanjang Juni-Agustus, terdapat 408 titik hotspot dan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP), 294 titik hotspot (Agregat Satelit NASA-MODIS / NOAA-20/VIIRS SNPP).
Sayangnya, akses informasi karhutla yang terjadi di areal korporasi di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan masih menjadi kendala dengan aneka persoalan.
Padahal, tidak hanya PT BIS, ada sejumlah perusahaan lain yang lahannya berpotensi terjadi karhutla seperti PT BPP dan PT Rimbun Seruyan. Letaknya tidak jauh dari ibukota Kabupaten Seruyan yang notabene merupakan pusat pemerintahan kabupaten.
Seperti diketahui, PT BIS pemegang izin ±15.000 hektar (ha) beroperasi tidak jauh berbeda dengan PT BPP yang juga merupakan korporasi pemegang konsesi ± 35.471,24 ha di kawasan Hutan Produksi (HP). Perusahaan swasta nasional tersebut bergerak di bidang HTI dengan komoditas utama Akasia (Acacia) dan Eukaliptus (Eucalyptus).
Mirip dengan yang dilakukan PT BIS dan PT BPP, PT Rimbun juga merupakan perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau HTI dengan luasan konsesi produksi ± 40.135 ha.
Pekan lalu, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda dikonfirmasi soal minimnya inisiatif Perusahaan Besar Swasta (PBS) terkait penanganan Karhutla di Seruyan, namun hingga kini orang nomor satu di Bumi Gawi Hatantiring tersebut belum memberikan jawaban.
Selain Bupati, wajahborneo.com juga menelusuri jejak karhutla ke sejumlah sumber, termasuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan.
“Kita dapat informasi lahan PT BIS banyak sekali yang terbakar,” kata seorang warga yang meminta namanya di-sensor.
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Seruyan Agus Supriyadi, Rabu, 14 Oktober 2026, mengatakan pihaknya tidak menerima informasi terkait Karhutla di perusahaan.
“Tidak ada info kalau di PT,” katanya.
Sementara, perwakilan PT BIS, Agustinus, berkali-kali dihubungi dengan tenggat waktu yang berbeda yakni, pada 22 September, 12 dan 14 Oktober 2026. Namun dia tidak menanggapi permintaan konfirmasi soal karhutla masif di areal konsesi perusahaan.
Kapolres Seruyan melalui Kasatreskrim AKP M. Affandi mengatakan, pihaknya menerima beberapa laporan masuk terkait Karhutla di areal korporasi.
“Ada beberapa laporan yang masuk, termasuk di PT BPP,” ujarnya. (red3)
🔍 “Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak/narasumber terkait untuk memberikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi atas pemberitaan demi keberimbangan informasi”.
