DPRD Seruyan Nilai Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Kurang Transparan

TAMPAK Hamparan lahan pertanian di wilayah Mahang Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupten Seruyan. Petani di wilayah ini mengeluh kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Foto/WAJAHBORNEO.com

WAJAHBORNEO.com, Seruyan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Harsandi, Selasa, 23 Maret 2021, menilai pengelolaan pupuk bersubsidi kurang transparan. Pasalnya, di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi tersebut.

Harsandi mengatakan, informasi yang diterimanya, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi itu karena pengelolaannya dilakukan oleh distributor dan terkesan kurang transparan terkait ketersediaannya.

“Petani mengharapkan agar pengelolaan pupuk bersubsidi itu bisa transparan. Artinya kegunaannya itu benar-benar diperuntukkan bagi petani,” katanya.

Politisi Partai Golongan Karya tersebut mengingatkan agar instansi terkait, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memantau dan mengawasi penyaluran pupuk subsidi tersebit.

“Pupuk bersubsidi itu disediakan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan petani agar dapat meningkatkan hasil pertaniannya,” katanya.

Harsandi menambahkan, agar pupuk tersebut sesua peruntukannya, maka penyalurannya harus diawasi langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

“Agar penyebarannya tepat sasaran harus ada yang mengawasi, agar tidak disalah gunakan,” katanya.

“Data kebutuhan pokoknya dalam satu masa tanam, sehingga diketahui berapa pupuk yang diperlukan petani agar tidak terjadi keluhan seperti ini, karena yang mengetahui terpenuhi atau belum ini adalah dinas terkait,” terangnya.

Tinggalkan Balasan

Share via
Copy link