wajahborneo.com, Palangka Raya – Sejumlah dinamika konflik sosial menyangkut usaha perkebunan, pertambangan seperti konflik yang terjadi di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, aksi penjarahan kebun di sejumlah wilayah kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, permasalahan lingkungan terkait dengan bencana banjir, Karhutla, tahun 2023 telah dihadapi.
Akan tetapi bersama seluruh komponen pemerintah daerah diharapkan dapat diselesaikan, dibangun tata kelola penyelesaian yang lebih baik kedepan, agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Wiyatno, Rabu, 3 Januari 2024.
Tahun 2024 kata Wiyatno, Pemerintah provinsi (Pemprov) bersama DPRD telah menetapkan APBD 2024 sebesar kurang lebih Rp8 triliun, dimana melalui belanja daerah sebesar Rp8,7 triliun pendapatan daerah sebesar Rp7,6 triliun.
APBD diharapkan dapat mendorong laju peningkatan pembangunan daerah dengan baik dan bermanfaat,” ujarnya.
Demikian juga dengan permasalahan-permasalahan di bidang pemerintahan sosial budaya, ekonomi dan keamanan serta ketertiban masyarakat lainnya yang diharapkan tertangani dengan baik.
“DPRD Kalteng memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dan perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal melaksanakan tugas,” katanya.
“Tentu ada banyak tantangan, kendala, namun syukur, semua dapat diatasi dan menunjukan hasil yang lebih baik. Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” paparnya. (din/red2)
