wajahborneo.com, Palangka Raya – Agenda reses DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan hanya sekadar rutinitas administratif atau pertemuan seremonial, melainkan barometer untuk mengukur sejauh mana kepekaan wakil rakyat terhadap kebutuhan konstituennya.
Demikian dikatakan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo saat mengikuti rapat Paripurna DPRD Kalteng di Palangka Raya, Selasa, 6 Januari 2026.
Edy menekankan bahwa reses memiliki bobot politis dan moral yang sangat besar. Di titik inilah, janji-janji politik diuji melalui dialog langsung dengan warga di daerah pemilihan (dapil).
“Reses adalah ruang di mana kepekaan dan keberpihakan anggota DPRD benar-benar diuji. Ini bukan sekadar urusan turun ke lapangan, tapi soal sejauh mana mereka mampu menyerap kegelisahan rakyat dan membawanya ke meja kebijakan,” ujarnya.
Menurut Edy, anggota legislatif memikul beban ekspektasi publik yang besar. Kegagalan dalam menangkap aspirasi saat reses, lanjutnya, sama saja dengan mengkhianati amanah mandat yang diberikan rakyat.
Lebih lanjut, Edy mengingatkan agar DPRD tidak membiarkan aspirasi masyarakat menguap begitu saja setelah masa reses berakhir. Sebaliknya DPRD harus mengawal setiap usulan warga hingga ke dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan daerah.
“Kita tidak ingin aspirasi ini hanya berhenti di tahap penyampaian laporan. Harus dikawal ketat dalam proses pembahasan kebijakan bersama pemerintah,” jelasnya.
“Masyarakat akan percaya jika apa yang mereka sampaikan diwujudkan dalam aksi nyata. Di sinilah sinergi antara legislatif dan eksekutif harus diperkuat. Kami di Pemerintah Provinsi siap menyinkronkan hasil reses tersebut dengan arah pembangunan Kalteng ke depan,” pungkasnya. (din/red2)
