wajahborneo.com, Denpasar – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) BPK RI, Laode Nusriadi, dan diikuti Gubernur dan Bupati/Walikota di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
Kehadiran Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo turut didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung dan Plt. Inspektur Provinsi Kalteng Eko Sulistiono.
Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, menyatakan entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“BPK menjalankan pemeriksaan untuk memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan BPK selama proses audit berlangsung.
“Pemeriksaan bukan mencari kesalahan dalam laporan keuangan. Melainkan, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan dan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.
Edy Pratowo, menyatakan Pemerintah Provinsi Kalteng sudah menyiapkan dokumen dan data pendukung. Dia berharap proses pemeriksaan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
“Semua dokumen serta data pendukung sudah kami siapkan, semoga pemeriksaan keuangan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel,” jelasnya. (din/red2)
