DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Perkuat Pendapatan di Tengah Keterbatasan Fiskal

Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kallteng), Sudarsono. Foto/Ist

wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Penurunan transfer pusat telah menekan stabilitas keuangan daerah. Semua jenis transfer pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dana bagi hasil, mengalami penurunan. Sementara daerah harus menanggung kebutuhan belanja pegawai yang terus bertambah.

Situasi tersebut memaksa pemerintah provinsi untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Ia menegaskan, efisiensi dan fokus menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono yang menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal daerah akibat belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah provinsi dalam membiayai berbagai program pembangunan yang semakin kompleks.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, program pembangunan harus ditajamkan. Kegiatan yang benar-benar mendesak perlu diprioritaskan, sementara yang kurang urgen sebaiknya dikurangi,” katanya, Jumat, 17 Oktober 2025.

Sudarsono mengatakan, tantangan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD bersama pemerintah provinsi disebut terus berkoordinasi dengan badan pendapatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data terkait potensi pendapatan, seperti perusahaan pengguna air permukaan. Langkah ini penting agar data di lapangan dan data pemerintah selaras,” ujarnya.

Selain sektor sumber daya alam, Sudarsono menyoroti potensi besar dari sektor perpajakan daerah, terutama pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Menurutnya, potensi ini belum tergarap maksimal dan memerlukan sinergi antarinstansi agar tidak ada kebocoran pendapatan.

“Data menunjukkan jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit, terutama untuk proyek strategis nasional. Ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik,” katanya. (din/red2)

Tinggalkan Balasan

Share via
Copy link