wajahb👁️rneo.com, Seruyan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan akan melakukan penagihan langsung kepada pihak-pihak terkait soal tunggakan utang berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Penagihan itu merupakan komitmen Pemkab Seruyan agar tunggakan-tunggakan utang yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tersebut tidak lagi membebani pemerintahan periode 2025-2030.
Pernyataan itu dikemukakan Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda ketika menghadiri acara Exit meeting Pemeriksaan Rinci Tahun Anggaran (TA) 2024 dan rapat pembahasan tindak lanjut konsep temuan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024 bersama BPK-RI Perwakilan Kalteng di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Seruyan, Kamis, 8 Mei 2025.
“Setelah kita telusuri data historisnya, ternyata ada nama-nama pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih eksis, mantan pejabat, mantan pejabat non eksekutif. Dan selama ini belum selesai,” katanya.
Wanda-sapaannya- menginginkan temuan-temuan BPK RI tersebut jangan sampai melekat selama-lamanya, seolah-olah tidak ada pembaharuan di pemerintahan.
“Ini yang menjadi konsen kita untuk mengurangi catatan-catatan (temuan BPK RI) yang artinya melakukan penagihan,” ujarnya.
Wanda menegaskan apabila penagihan kepada yang bersangkutan secara konvensional atau melalui surat tidak berjalan maka, Pemkab akan menagih berkolaborasi dengan kejaksaan melalui Jaksa pengacara negara.
“Kalau perlu kita potong gaji-nya langsung dari Bank. Karena hal ini bisa menjadi kebiasaan yang terus berulang dan seolah-olah Pemkab Seruyan abai dengan ketentuan,” katanya.
Orang nomor satu di Kabupaten berjuluk ‘Gawi Hatantiring‘ ini berharap dengan pengembalian utang-utang tersebut dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang pada akhirnya juga digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Seruyan.
“Mudah-mudahan tagihan-tagihan yang cukup banyak itu dapat menambah PAD yang bisa kita gunakan untuk tiga sektor yakni, meningkatkan kualitas layanan, memberdayakan dan membangun daerah,” tuturnya. (red3)
