wajahborneo.com, Palangka Raya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi narasumber Pemaparan Hasil Community Vulnerability and Capacity Assessment (CVCA) serta Penyusunan Sistem Peringatan Dini yang dilaksanakan di Alltrue Hotel, Palangka Raya, Jumat, 8 Mei 2026.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalteng, Indra Wiratama, menyampaikan materi mengenai penguatan kesiapsiagaan melalui model kolaborasi Pentahelix. Kegiatan ini bagian dari Program Konservasi Mawas yang dijalankan Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation) di Kalteng.
“Program yang kami bahas ini fokus pada penguatan kapasitas masyarakat mendukung terbentuknya program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah kerja Yayasan BOS Konservasi Mawas,” katanya.
Rapat ini diikuti BMKG Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, BPBD Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, akademisi dari Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah, serta aparatur desa terkait.
Indra menjelaskan, kerangka regulasi penanggulangan bencana, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kebencanaan serta Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Bencana.
Dia mengungkapkan, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kalteng mengalami tren positif dengan penurunan angka 117,48 pada tahun 2024 menjadi 104,76 pada tahun 2025. Namun wilayah ini masih berada pada kategori risiko “sedang”.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi bersama masyarakat, akademisi, lembaga usaha, hingga media menjadi kunci agar sistem penanggulangan bencana yang dibangun berjalan efektif dan dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Indra menambahkan, desa seperti Batilap, Mantangai Hulu, Tumbang Mangkutup, dan Tumbang Muroi terus didorong untuk memenuhi tahapan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Tujuannya jelas, agar masyarakat memiliki kemandirian penuh saat menghadapi ancaman bencana dan bagaimana desa atau masyarakat mampu bangkit dan pulih dari bencana,” katanya.
Dia berharap, kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antar instansi dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas desa serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya mengurangi risiko bencana di Kalteng, guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (din/red2)
