wajahb👁️rneo.com., Palangka Raya — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti belum optimalnya pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah. Akibat lemahnya pengawasan, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dinilai masih cukup besar.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menegaskan bahwa sistem pengelolaan PKB oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng belum sepenuhnya berjalan efektif. Ia menyebut masih banyak kelemahan dalam sistem pemungutan dan pengawasan yang perlu segera dibenahi.
“Masih ada kekurangan dalam pengawasan dan pelaksanaan PKB. Dampaknya, PAD kita mengalami kebocoran. Belum bisa dikatakan 100 persen berjalan baik,” kata Sudarsono, Sabtu, 13 September 2025.
Politisi Partai Golkar ini mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan pengumpulan PKB. Terlebih, saat ini pembagian hasil pajak kendaraan sudah berubah, di mana 70 persen pendapatan diberikan kepada kabupaten/kota, sedangkan 30 persen untuk provinsi.
“Pengumpulan PKB bukan hanya tanggung jawab provinsi, tapi menjadi kepentingan bersama. Kalau dikelola sinergis, semua akan diuntungkan,” ujarnya.
Sudarsono juga menyoroti banyaknya kendaraan yang belum terdata serta wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. Menurutnya, potensi kehilangan pendapatan dari kondisi tersebut sangat besar.
“Masih banyak kendaraan belum terpantau, dan banyak wajib pajak belum bayar pajak. Jika ini dibiarkan, potensi kerugiannya luar biasa,” katanya.
Sudarsono menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar penerimaan PKB lebih maksimal. Ia yakin, ketika sistem dikelola bersama dan lebih transparan, maka PAD di semua level pemerintahan akan meningkat. (din/red2)
