wajahborneo.com, Palangka Raya — Meskipun Pemerintah Pusat gencar melakukan efesien anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen program pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengutarakan keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang untuk membangun sebuah daerah. Namun hal tersebut menjadi motivasi untuk tetap berkarya guna meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Kalteng.
“Kami optimis Kalteng punya sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana mengoptimalkan itu menjadi pendapatan daerah dan berdampak untuk masyarakat,” kata Agustiar Sabran usai mengikuti rapat di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Dia menambahkan, perlu fleksibilitas anggaran untuk membangun infrastruktur di zona penyangga hutan. Karena kondisi tata ruang daerah membutuhkan perlakuan khusus dalam perencanaan pembangunan.
“Sekitar 81 persen wilayah Kalteng berstatus kawasan hutan. Sementara itu, 19 persen lainnya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) berfungsi sebagai zona penyangga,” ujarnya.
Menurutnya, APL memiliki peran penting melindungi kawasan hutan dari tekanan pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus merancang pembangunan di wilayah tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
Namun demikian, kebutuhan infrastruktur di zona penyangga tidak dapat disamakan dengan wilayah nonhutan. Pemerintah perlu membangun jalan, jembatan, dan fasilitas dasar tanpa merusak fungsi ekologis kawasan.
“Kami menilai perlu optimalisasi anggaran pusat untuk membangun infrastruktur di APL, sehingga dampaknya dalam jangka panjang dapat dirasakan masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” tegasnya. (din/red2)
