wajahb👁️rneo.com, Barito Utara— Menyikapi pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Utara masa khidmat 2024-2029, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas komitmen kepemimpinan baru untuk memperkuat peran kelembagaan.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi III yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyambut positif pelantikan ini. Pernyataan Ketua MUI yang baru, KH. Rusmadi Darsani, tentang sinergi dan peran aktif dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, sejalan dengan visi kami untuk mendekatkan pelayanan dan informasi kepada masyarakat,” ujar H. Tajeri, Rabu (10/12/2024).
H. Tajeri menilai, kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga keagamaan seperti MUI sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menjaga harmoni sosial.
“MUI memang memiliki akses dan kredibilitas yang kuat di tingkat akar rumput, terutama melalui mimbar-mimbar keagamaan. Jika informasi pembangunan dan kebijakan publik yang akurat dapat disampaikan secara baik melalui jalur ini, ini akan meminimalisasi misinformasi dan memperkuat partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi senior DPRD Barito Utara itu juga menggarisbawahi peran MUI sebagai peredam masalah yang diutarakan KH. Rusmadi Darsani.
“Komitmen untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dan menyampaikan informasi yang benar, misalnya dalam isu kelangkaan BBM atau elpiji, sangat penting. Dalam situasi tertentu, penjelasan yang jernih dan tepercaya dari ulama dapat meredakan ketegangan dan kepanikan di masyarakat. Ini bentuk konkret kontribusi MUI untuk stabilitas dan kesejahteraan,” tambah H. Tajeri.
Ia berharap, dengan kepemimpinan baru ini, sinergi antara MUI, Pemerintah Daerah, dan DPRD Barito Utara dapat semakin intensif. H. Tajeri menawarkan ruang dialog dan koordinasi yang lebih terstruktur.
“Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk duduk bersama membahas program-program prioritas daerah. MUI dapat menjadi mitra strategis dalam fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (Tio/red2)
