wajahborneo.com, Barito Utara — Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menempatkan tenaga Kesehatan di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Jumat, 8 Mei 2026.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, mengutarakan permasalahan ini sempat dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor. Rapat tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, hingga BPJS guna menelusuri dugaan kasus kematian warga saat melahirkan. Insiden tersebut diduga terjadi karena tidak adanya bidan maupun tenaga medis di desa tersebut.
“Permasalahan ini sebelumnya sudah kami bahas dalam RDP bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, dan BPJS. Pada saat itu juga sudah disampaikan Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty dan anggota DPRD Barito Utara H Al Hadi terkait persoalan meninggal dunia saat melahirkan yang diduga karena tidak adanya bidan maupun tenaga kesehatan lainnya,” ujarnya.
Patih Herman, menegaskan sudah menjalin komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara yang baru dilantik. Langkah tersebut diambil guna memastikan setiap laporan masyarakat mengenai kekosongan petugas medis segera ditindaklanjuti dengan pembenahan manajemen internal.
“Kami sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang baru dilantik terkait kondisi di Desa Haragandang. Beliau menyampaikan akan melakukan perbaikan internal di Dinas Kesehatan terlebih dahulu,” katanya.
Menurut dia, instansi terkait berkomitmen melakukan penataan ulang distribusi tenaga kesehatan agar penempatan petugas di Desa Haragandang tidak hanya bersifat formalitas, namun bersedia menjalankan tugas dalam membantu memenuhi layanan kesehatan masyarakat.
Legislator ini berharap, ke depan harus ada sinergi yang lebih kuat antara Pemda dan instansi terkait guna menjamin pemerataan pelayanan kesehatan dasar. Fasilitas kesehatan yang ada di pelosok harus berjalan maksimal demi mencegah terulangnya insiden kematian akibat keterlambatan penanganan medis. (bar/bam/red2)
