wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Fraksi-fraksi pendukung di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di ruang rapat utama gedung DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 19 Agustus 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, didampingi Wakil Ketua II M. Ansyari, serta dihadiri sejumlah anggota dewan. Sementara dari eksekutif dihadiri Plt Sekda Leonard S. Ampung, unsur Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah Pemprov Kalteng.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng M. Ansyari menyebut pandangan fraksi-fraksi mengerucut pada pentingnya meningkatkan pendapatan daerah di tengah tren penurunan pajak.
“Pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB menjadi sorotan karena pembagiannya ke kabupaten kini lebih besar. Namun ada potensi lain seperti pajak alat berat dan air permukaan yang bisa digarap,” ujarnya.
Ansyari juga menegaskan perlunya evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberi kontribusi optimal.
“Deviden BUMD masih rendah dan ini akan menjadi perhatian serius DPRD ke depan,” katanya.
Sementara, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yetro Midel Yoseph menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kondisi ekonomi terkini.
“Perubahan APBD bukan sekadar revisi angka, tapi refleksi dari dinamika ekonomi yang memengaruhi postur keuangan daerah. Setiap rupiah harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Fraksi PDIP juga menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor akibat regulasi baru.
“Langkah strategis harus segera diambil agar penurunan pendapatan tidak mengganggu pembiayaan program prioritas,” tegasnya.
Golkar Soroti Realisasi Ekonomi dan Dorong Digitalisasi Pajak
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Hj. Noor Fazariah Kamayanti menilai realisasi pertumbuhan ekonomi Kalteng yang baru mencapai 4,04 persen hingga semester I 2025 masih jauh dari target 5,60 persen.
“Diperlukan langkah strategis yang lebih nyata agar target pembangunan tidak sekadar bersifat normatif,” ujarnya.
Golkar juga mendorong inovasi kebijakan dan digitalisasi pemungutan pajak untuk memperluas basis pajak tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Gerindra Tekankan Ketahanan Pangan dan Mitigasi Bencana
Fraksi Gerindra melalui Endang Susilawatie menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Pemprov perlu memastikan cadangan beras pemerintah tersedia, memperbaiki rantai distribusi hingga ke pedalaman, serta menyiapkan sarana prasarana penanggulangan kekeringan dan karhutla,” paparnya. (din/red2)
