wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah menilai tekanan fiskal dalam RAPBD 2026 tidak bisa diabaikan.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah yang lebih terarah agar penurunan pendapatan tidak mengganggu pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman, Selasa, 4 November 2025 menyebut penurunan transfer dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama tertekannya struktur anggaran tahun depan. Ia menegaskan,
“Situasi ini berpengaruh langsung pada APBD 2026, sehingga pemerintah harus menetapkan strategi prioritas dan tetap mengutamakan pelayanan publik.”
Menurut PKB, penataan belanja daerah menjadi aspek yang paling mendesak untuk diperbaiki. Habib meminta pemerintah provinsi mengefektifkan pengeluaran agar setiap rupiah benar-benar menghasilkan dampak pembangunan.
“Efisiensi harus ditingkatkan dan belanja yang tidak punya kontribusi langsung ke masyarakat perlu dihindari.” ujarnya.
Sementara itu katanya, sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar disebut tidak boleh tersisih oleh penyesuaian fiskal. PKB menekankan bahwa wilayah tersebut justru harus tetap menjadi poros kebijakan pemerintah daerah.
Di tengah tekanan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi sorotan PKB. Potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal dinilai dapat membantu menutup ruang fiskal yang menyempit. Habib mengatakan,
“Pajak kendaraan bermotor dan alat berat memiliki peluang besar untuk menambah pendapatan daerah.”
PKB juga mendorong percepatan digitalisasi dalam sistem perpajakan. Selain memudahkan pelacakan penerimaan, digitalisasi dianggap mampu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Habib menyebut, tata kelola modern akan memaksimalkan potensi daerah meski transfer pusat menurun.
Ia menambahkan bahwa penguatan fiskal tidak semata-mata tentang pemotongan anggaran, tetapi memastikan belanja diarahkan pada program yang berdampak nyata bagi publik. PKB mengingatkan agar pemerintah tidak menghilangkan fokus pada kesejahteraan masyarakat di tengah penyesuaian APBD. (din/red2)
