wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen akan mengawal arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk, DPRD memimpin langsung proses finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Rabu, 16 Juli 2025.
Ketua Pansus DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph, menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen formal, melainkan peta jalan pembangunan yang harus berpihak pada masyarakat.
“RPJMD bukan sekadar tumpukan kertas administrasi. Isinya harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan bisa dijalankan secara konsisten. DPRD hadir untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tujarnya.
Dalam pembahasan, DPRD menyoroti perlunya keseimbangan antara investasi besar dan pemberdayaan masyarakat lokal. Anggota Pansus, Rusdy, mengingatkan agar struktur belanja daerah disusun lebih produktif dengan menekan belanja operasional dan memperbesar porsi belanja modal.
“Belanja modal harus diarahkan pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus utamanya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” katanya.
“Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan investor besar. Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Anggota Pansus lainnya, Brian Iskandar, menambahkan pentingnya sinkronisasi antara visi-misi kepala daerah, kapasitas fiskal, dan kesiapan infrastruktur. Ia juga mendorong adanya insentif bagi kepala desa serta integrasi data sosial agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
DPRD Kalteng menegaskan, RPJMD 2025–2029 harus disusun selaras dengan program prioritas nasional dan kemampuan keuangan daerah agar implementasi di lapangan berjalan efektif. (din/red2)
