wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, menemui warga Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa, 11 November 2025.
Dalam agenda reses perorangan itu, Riska berdialog untuk menampung persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Isu utama yang mencuat adalah kerusakan jalan desa yang hampir setiap musim menyulitkan mobilitas warga. Jalan yang berlubang dan becek saat hujan dinilai menghambat aktivitas sosial hingga perekonomian masyarakat setempat.
“Warga berharap pembangunan jalan terus dilanjutkan dan bisa menjangkau seluruh wilayah desa,” kata Riska, .
Riska mengakui keluhan tersebut bukan hal baru, namun tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut apresiasi warga terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mulai melakukan pengecoran jalan sejak September lalu. Meski begitu, ia menilai pembangunan masih harus diperluas agar manfaatnya lebih merata.
Sejumlah warga menegaskan bahwa konektivitas jalan menjadi kunci bagi peningkatan ekonomi desa. Setiap musim hujan, aktivitas distribusi hasil pertanian dan kebutuhan harian sering terhambat akibat sulitnya akses.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Riska.
Riska memastikan seluruh masukan yang diterimanya akan dibawa ke meja pembahasan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dasar harus terus diupayakan tanpa jeda.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan perbaikan jalan Desa Pangkalan Satu. Infrastruktur yang layak adalah fondasi aktivitas ekonomi dan sosial warga,” katanya.
Riska menambahkan, pembangunan jalan desa tidak bisa dianggap sekadar proyek fisik. Menurutnya, akses yang baik adalah bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
Ia juga berharap kegiatan reses semacam ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang semakin kuat antara warga dan wakil rakyat. Masukan masyarakat, katanya, selalu menjadi bahan penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.
“Melalui reses ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat desa,” tutupnya. (din/red2)
